Limboto, 25 September 2025 — KPU Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 pada pukul 10.15 Wita. Kegiatan ini dihadiri penyelenggara pemilu, pengawas, dan aparat keamanan. Forum tersebut menjadi langkah awal menuju pleno pemutakhiran data pemilih yang dijadwalkan Oktober mendatang.
Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto Bahuwa, S.T., memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan rapat ini bukan rutinitas formal, tetapi langkah konkret menjaga akurasi data pemilih. Menurutnya, sinergi antarinstansi seperti Bawaslu, Dukcapil, TNI, dan Polri sangat penting memastikan data tetap valid.
Selain itu, Windarto menyoroti potensi masalah seperti pemilih ganda dan data tidak sinkron. Jika tidak segera teratasi, persoalan ini bisa berdampak pada pelaksanaan Pemilu 2029. Oleh karena itu, rapat ini menjadi ruang evaluasi sekaligus koordinasi lintas lembaga agar persoalan terselesaikan sejak dini.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Ka’aba, S.T., menyoroti masih adanya pemilih tidak di kenal, pindah domisili, dan meninggal dunia namun tercatat aktif. Ia mengingatkan pentingnya validasi menyeluruh agar daftar pemilih tetap bersih. Hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara dan pengawas.
Dalam kesempatan lain, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Muchtar Nuna, menjelaskan bahwa perpindahan penduduk terus dipantau melalui laporan RT dan RW. Ia menambahkan, tim khusus bertugas memperbarui data masuk dan keluar setiap desa. Dengan begitu, data kependudukan lebih cepat menyesuaikan kondisi lapangan.
Selain itu, Muchtar mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan terkait aktivasi KTP. Ia melakukan menegaskan layanan tersebut bisa langsung tanpa perantara. Manipulasi data, katanya, sering terjadi dan berpotensi mengganggu validitas administrasi kependudukan.
Dari unsur keamanan, Ipda Sukri Giola mewakili Polres Gorontalo melaporkan ada satu personel pensiun tahun ini, sedangkan dari TNI, Serka Ansar Kelana menyebut enam personel memasuki masa purna tugas. Kedua institusi berkomitmen menjaga transparansi data agar sinkron dengan laporan resmi, memastikan seluruh informasi tetap akurat dan dapat di pertanggungjawabkan.
