Gorontalo, 04 Desember 2025 – Vicon Rapurna TMMD Ke-46 Tahun Anggaran 2025 resmi digelar di ruang rapat Makodim 1315 Kabupaten Gorontalo pukul 10.00 Wita. Kegiatan ini dipimpin Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen, Aster Kasad, untuk menyamakan persepsi dan mengevaluasi kesiapan Satgas TMMD jelang pelaksanaan tahun 2026.
Sejumlah pejabat dan tokoh hadir dalam kegiatan ini, termasuk Wakil Bupati Gorontalo H Tony S Junus dan Kapten Inf J Tuju, Pasi Pers Kodim 1315. Para Danramil, anggota DPRD Irman Mohopu, serta perwakilan Kepala Bappeda, Dedi Yahyang, ikut memeriahkan rapat. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata kolaborasi TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan desa.
Dr Purwanto, SE, MSc, membuka sesi paparan dengan menjelaskan peran Belanja Bantuan Keuangan (BBK) dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Ia menyoroti bagaimana dana tersebut disalurkan ke desa untuk mendukung kegiatan TMMD dan pembangunan lokal. Data terbaru Perubahan APBD TA 2025 menunjukkan peningkatan BBK ke desa sebesar Rp162,37 miliar, meskipun 295 daerah tidak melakukan perubahan.
Menurut Dr Purwanto, BBK di provinsi meningkat Rp 10,4 miliar dan di kabupaten Rp 152,9 miliar, sedangkan kota turun Rp0,9 miliar. Porsi BBK untuk TMMD tidak dapat dipisahkan karena bercampur dengan jenis BBK lain, termasuk ADD. Paparan ini menunjukkan besarnya dukungan anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran TMMD di lapangan.
Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, membahas penguatan ketahanan pangan di Indonesia. Fokus utama adalah meningkatkan ketersediaan beras melalui optimalisasi Cadangan Beras Pemerintah. Bulog juga menyiapkan modernisasi sistem logistik dan perluasan distribusi untuk menjaga harga tetap stabil.
Dalam paparan, Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen menekankan bahwa PMD adalah program terpadu yang melibatkan banyak pihak. TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan komponen bangsa untuk melaksanakan PMD. Program ini bertujuan mempercepat pembangunan desa terpencil dan memperkuat kedekatan antara TNI dan masyarakat.
Pelaksanaan PMD dievaluasi dan ditemukan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Sasaran program belum sepenuhnya tercapai, anggaran daerah terbatas, dan keterlibatan masyarakat masih kurang optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan PMD mendatang harus lebih adaptif, inklusif, berbasis data, dan selaras dengan program pembangunan daerah.
Persiapan PMD tahun 2026 menunjukkan kesiapan sebagian besar Satgas, yaitu 169 dari 200 Satgas. Namun, 31 Satgas masih menghadapi kendala, mulai dari kurangnya dukungan anggaran hingga proses administrasi dan mundurnya beberapa Satgas. Program PMD 2026 dijadwalkan berlangsung dalam empat gelombang, PMD 127 hingga 130, dari Februari hingga November mendatang.
Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen menekankan strategi perencanaan PMD yang akurat dan partisipasi masyarakat dari tahap awal. Tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban keuangan menjadi hal yang harus dijaga ketertiban dan transparansinya. Dorongan inovasi dan kreativitas diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi PMD, sekaligus menghasilkan manfaat jangka panjang.
Vicon ini menjadi momen penting untuk menyamakan persepsi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan unsur terkait. Sinergi yang terbangun diharapkan mendukung kelancaran TMMD ke depan. Koordinasi ini sekaligus memastikan kesiapan setiap Satgas dalam menjalankan tugas dan target pembangunan desa.
